Kala Menteri-menteri Prabowo “Disemprot” Aktivis Agraria di Rapat DPR

oleh -644 Dilihat

Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad (kanan) dan Ketua Komisi IV DPR RI, Titiek Seoharto saat menghadiri pertemuan dengan sejumlah perwakilan organisasi petani di Ruang Rapat Komisi XIII, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (24/9/2025).

Suasana rapat gabungan DPR bersama sejumlah menteri kabinet Presiden Prabowo Subianto memanas ketika para aktivis agraria menyampaikan kritik keras. Mereka menilai pemerintah belum menunjukkan langkah konkret dalam menyelesaikan konflik tanah, distribusi lahan, hingga program reforma agraria yang dianggap jalan di tempat.

Aktivis Agraria Kritik Program Reforma

Dalam forum yang digelar di Kompleks Parlemen, aktivis dari berbagai organisasi agraria menegaskan bahwa reforma agraria seharusnya menjadi prioritas. Menurut mereka, janji pemerataan kepemilikan tanah belum terealisasi secara nyata, bahkan masih banyak petani kecil yang terusir dari lahannya akibat tumpang tindih kebijakan.

Seorang aktivis menyebutkan, “Reforma agraria jangan hanya jadi slogan politik. Petani butuh akses lahan, bukan sekadar janji.”

Respons Menteri Kabinet Prabowo

Beberapa menteri yang hadir mencoba memberikan klarifikasi. Menteri Agraria dan Tata Ruang menekankan bahwa pemerintah sedang mempercepat pendataan tanah untuk mencegah konflik. Sementara Menteri Pertanian menambahkan bahwa fokus kerja mereka kini pada peningkatan produktivitas, sehingga sektor pertanian bisa menopang ketahanan pangan nasional.

Meski demikian, penjelasan itu belum sepenuhnya meredakan kritik. Sejumlah anggota DPR juga mendesak pemerintah memperhatikan suara petani yang sering kali terpinggirkan dalam kebijakan ekonomi besar.

Isu Konflik Tanah Mengemuka

Kritik paling tajam muncul terkait kasus-kasus konflik tanah yang melibatkan perusahaan besar dan masyarakat adat. Aktivis menilai, keberpihakan pemerintah masih lemah karena sering kali memposisikan korporasi lebih dominan dibandingkan rakyat kecil.

Menurut catatan organisasi masyarakat sipil, ratusan ribu hektar tanah masih bermasalah, mulai dari sengketa perhutanan sosial hingga izin perkebunan yang tumpang tindih.

Tuntutan Aktivis Agraria

Ada beberapa tuntutan yang dibawa aktivis dalam rapat tersebut, di antaranya:

  • Pemerintah harus mempercepat redistribusi tanah untuk petani kecil.
  • Penegakan hukum harus berpihak kepada rakyat dalam konflik agraria.
  • Moratorium izin perkebunan dan tambang di wilayah yang masih bersengketa.
  • Peningkatan anggaran untuk program pertanian rakyat dalam APBN 2026.

Dinamika Politik dan Harapan

Rapat DPR ini memperlihatkan dinamika politik yang keras antara pemerintah, legislatif, dan masyarakat sipil. Para pengamat menilai kritik tajam dari aktivis agraria menjadi ujian awal bagi kabinet Prabowo untuk menunjukkan keberpihakan nyata pada sektor pertanian dan reforma agraria.

Jika tuntutan tersebut tidak segera direspons, bukan tidak mungkin gelombang protes petani dan organisasi masyarakat sipil akan semakin besar di masa mendatang.


Pranala Luar

Kategori: Politik, Agraria, Nasional

Tag: Prabowo Subianto, Reforma Agraria, DPR, Aktivis, Menteri

Dior

No More Posts Available.

No more pages to load.