Purworejo Alokasikan 10 Persen Opsen PKB dan BBNKB untuk Desa: Langkah Strategis untuk Pembangunan Daerah
Tangkapan Bitung – Purworejo Alokasikan 10 Persen Pemerintah Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah, kembali menunjukkan komitmennya dalam mendukung pembangunan desa dengan mengalokasikan 10 persen dari penerimaan Opini Sumber Pendapatan (Opsen) dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) untuk pembangunan desa. Keputusan ini diambil sebagai bagian dari upaya mempercepat pemerataan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di seluruh wilayah Purworejo, terutama yang berada di daerah pedesaan.
Pencairan dana yang berasal dari kontribusi masyarakat terhadap pajak kendaraan ini akan dialokasikan langsung untuk kepentingan pembangunan di desa-desa, baik dalam bentuk infrastruktur maupun peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Langkah ini dianggap sebagai terobosan yang cerdas, dengan harapan dapat mendorong pemerataan pembangunan dan mempercepat perbaikan kualitas hidup masyarakat desa.
Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama: Sumber Pendapatan yang Menguntungkan Desa
Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) merupakan dua sumber pendapatan daerah yang cukup signifikan bagi Kabupaten Purworejo. PKB adalah pajak yang dikenakan kepada pemilik kendaraan bermotor, sementara BBNKB merupakan pajak yang harus dibayar oleh pihak yang melakukan balik nama kendaraan.
Sumber-sumber pendapatan ini diharapkan dapat menjadi andalan dalam mendanai berbagai program pemerintah daerah, terutama yang berkaitan dengan pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat desa. Selama ini, sebagian besar pendapatan yang diperoleh dari PKB dan BBNKB disalurkan ke program-program pembangunan infrastruktur, namun dengan adanya kebijakan terbaru ini, 10 persen dari penerimaan tersebut akan dialokasikan langsung untuk desa.
Baca Juga: Kemenhaj Akan Bangun Klinik di Seluruh Asrama Haji Pantau Kesehatan Jemaah
Mengapa Desa?
Pemkab Purworejo menyadari bahwa desa merupakan bagian penting dari struktur pemerintahan dan kehidupan sosial masyarakat, namun seringkali terpinggirkan dalam hal alokasi anggaran untuk pembangunan. Masyarakat desa, meskipun berkontribusi besar dalam perekonomian daerah, kerap kali menghadapi keterbatasan dalam mengakses fasilitas publik dan program pembangunan yang memadai. Oleh karena itu, dengan mengalokasikan 10 persen dari PKB dan BBNKB untuk desa, Pemkab Purworejo berharap dapat menciptakan pemerataan pembangunan yang lebih adil.
Menurut Bupati Purworejo, Agus Bastian, kebijakan ini bertujuan untuk mempercepat pembangunan di tingkat desa, yang akan langsung dirasakan oleh masyarakat. “Desa merupakan pondasi utama dalam pembangunan daerah. Oleh karena itu, kami ingin memastikan bahwa hasil dari pajak yang dibayar oleh masyarakat dapat kembali ke mereka dalam bentuk pembangunan yang nyata. Langkah ini juga bertujuan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat desa dalam pembangunan,” ungkap Agus.
Penggunaan Dana Desa untuk Pembangunan Infrastruktur dan Pemberdayaan Masyarakat
Dana yang dialokasikan dari PKB dan BBNKB ini akan digunakan untuk berbagai macam kebutuhan desa, mulai dari pembangunan infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan, dan saluran air, hingga program pemberdayaan masyarakat. Setiap desa akan mendapatkan alokasi anggaran yang disesuaikan dengan jumlah kendaraan yang terdaftar dan membayar pajak, serta kebutuhan prioritas masing-masing desa.
Penggunaan dana ini akan dikelola secara transparan melalui sistem yang diawasi oleh pemerintah kabupaten dan masyarakat. Setiap desa diharapkan dapat menyusun rencana penggunaan dana yang mencakup aspek pembangunan yang benar-benar dibutuhkan oleh warga. Misalnya, desa yang mengalami kesulitan akses jalan akan mengalokasikan dana untuk perbaikan jalan, sementara desa yang membutuhkan fasilitas air bersih dapat memprioritaskan pembangunan sumur bor atau jaringan air bersih.
Selain itu, sebagian dana juga akan dialokasikan untuk program-program pemberdayaan ekonomi masyarakat, seperti pelatihan keterampilan, pengembangan usaha mikro, serta program kesehatan dan pendidikan. Dengan demikian, manfaat dari alokasi dana ini diharapkan bisa dirasakan langsung oleh warga desa dalam berbagai aspek kehidupan mereka.
Purworejo Alokasikan 10 Persen Kebijakan ini Diharapkan Dapat Mendorong Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Selain membantu pembangunan desa, kebijakan pengalokasian 10 persen dari PKB dan BBNKB untuk desa juga diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya membayar pajak. Dengan melihat hasil konkret dari pembayaran pajak yang dialokasikan langsung untuk pembangunan desa mereka, diharapkan masyarakat semakin termotivasi untuk taat membayar pajak kendaraan.
Dalam jangka panjang, Pemkab Purworejo berharap kebijakan ini akan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan memperkuat perekonomian daerah secara keseluruhan. Semakin banyak masyarakat yang taat membayar pajak, semakin besar pula anggaran yang bisa dialokasikan untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.
“Dengan alokasi dana yang tepat dan pemanfaatan yang transparan, kami yakin bahwa masyarakat desa akan semakin merasa dilibatkan dalam pembangunan daerah. Kami juga berharap kebijakan ini bisa menjadi contoh bagi daerah lain untuk lebih memprioritaskan pembangunan desa,” tambah Bupati Agus.
Peran Masyarakat dalam Pengawasan Dana Desa
Salah satu poin penting dari kebijakan ini adalah transparansi dalam penggunaan dana. Pemerintah Kabupaten Purworejo mengajak masyarakat desa untuk aktif mengawasi penggunaan dana yang dialokasikan, sehingga dapat memastikan bahwa pembangunan yang dilakukan benar-benar sesuai dengan kebutuhan dan harapan masyarakat.
Selain itu, Pemerintah Kabupaten Purworejo juga berencana untuk membentuk tim pengawas yang terdiri dari warga desa, tokoh masyarakat, serta aparat desa, yang akan bekerja sama dalam memantau jalannya proyek pembangunan. Hal ini bertujuan untuk memastikan tidak ada penyimpangan atau ketidaksesuaian dalam penggunaan anggaran
